Artikel Pendidikan : Dilema dan Tantangan Sekolah Swasta

Tas

Artikel Pendidikan : Dilema dan Tantangan Sekolah Swasta

Yandi Hidayatulloh, S.Pd.

            “Mendirikan sekolah swasta itu, jika memang benar-benar berorientasi pada kuallitas jangan tanggung-tanggung, sekalian saja fasilitas, pembiayaan dan kualitas gurunya harus melebihi sekolah negeri. Namun, bagi yang mendirikan sekolah sekadar orientasi sosial, full kan sosial, membantu masyarakat murni. Jangan pernah menjadi sekolah yang setengah-setengah.”

Itu ungkapan rekan guru penulis, ketika penulis menanyakan perihal kemerosotan jumlah siswa baru di sekolah swasta terlebih berbasih agama (madrasah). Dilema sekolah swasta terjadi kembali, satu sisi dilema yang datang dari eksternal sekolah/ madrasah swasta, sisi lainnya dilema dari intern sekolah yang bersangkutan.

Dilema yang datang dari ekstern sekolah/ madrasah swasta yakni bertetanggaanya sekolah swasta dengan sekolah negeri, yang tidak menuntup kemungkinan di masyarakat masih ada “pandangan sebelah mata” terhadap sekolah yang berlabel swasta terlebih madrasah swasta. Dilema selanjutnya yakni ketidakdibatasinya kuota sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru, bahkan ada dilema pembicaraan dari beberapa rekan guru lainnya, sekolah negeri menambah jumlah rombel, dan dilema lainnya satu rombelnya bukan 32-36 melainkan ada pemaksaan jumlah hingga mencapai 40 siswa.

Akan seperti apa sekolah/ madrasah swasta sekarang dan kedepannya? Jawaban berserah diri dari beberapa rekan guru penulis yakni, “hanya Allah Swt. Yang tahu kepastiannya.” Sontak mendengar jawaban itu penulis dan yang lainnya tertawa getir melihat kenyataan kemerosotan siswa di sekolah terlebih madrasah swasta.

Dilema yang timbul dari intern sekolah/ madrasah swastanya yakni kualitas guru. Banyak kalangan yang menyatakan jangan membeda-bedakan status guru, guru PNS- sertifikasi, PNS- belum sertifikasi, guru honorer-sertifikasi, guru honorer. Kami yang di bawah hanya akan menjawab, toh pemerintah sendiri yang mengadakan “kata atau sebutan guru tersebut.” Kami yang di bawah hanya sumuhun dawuh akan kata dan sebutan yang “diciptakan” pejabat di atas.

Banyak kalangan yang setuju agar jumlah guru PNS di sekolah/ madrasah swasta dibanyakan dengan asumsi akan mengurangi penggunaan dana BOS. Apakah benar pengurangan dana BOS yang diciptakan karena adanya guru PNS akan berdampak lurus dengan hasil/ kualitas lulusan sekolah swasta? Atau ada oknum guru PNS yang sekadar “numpang beken” semata di sekolah swasta yang terpenting jumlah jam mengajar mencukupi untuk sertifikasi? Yang ujung-ujungnya jam pelajaran guru bersangkutan justru mengajarnya oleh guru lain yang honorer “yang haus akan honor lebih.” Hingga terjadinya istilah baru, yakni “Asgur”. Jika di Perguruan tinggi Asdos di sekolah adalah Asgur alias, asisten guru. Ada Undang-undang, atau aturan menteri pendidikan yang mengatur soal dibolehkannya “Asgur?”

Fenomena yang lainnya yakni rasio guru dengan siswa yang di”akali.” Jumlah rombel yang nyata-nyatanya hanya 3-4 (jenjang SMP/ MTs dan SMK/SMA/MA) kenyataan diadministrasi diakali juga yakni dengan mengadakan kelas fiktif, ada yang dijadikan 6 rombel hingga 8 rombel. Oh inikah wajah pendidikan negeri ini? Akan sampai kapan siswa dan orang tua menjadi korban kebijakan sepihak guna mengamankan sertifikasi? Mari kita berdoa, semoga pendidikan negeri ini jauh lebih baik lagi dan terlepas dari kepentingan oknum atau kelompok yang mencoba “mengamankan” posisinya (finansial).

Penulis : Yandi Hidayatulloh/ Pegiat Pendidikan di Kota Banjar (FKPM Kota Banjar). Demikianlah Artikel Pendidikan : Dilema dan Tantangan Sekolah Swasta

 

Be Sociable, Share!

Leave a Comment